Masalah Penduduk dan Kesehatan
Masalah Penduduk
a. Jumlah
Penduduk Besar
Penduduk dalam suatu negara
menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek
dan objek pembangunan. Manfaat jumlah penduduk yang besar:
· Penyediaan
tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam.
· empertahankan
keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain.
Selain manfaat yang diperoleh,
ternyata negara Indonesia yang berpenduduk
besar, yaitu nomor 4 di dunia menghadapi masalah yang cukup rumit yaitu:
· Pemerintah harus
dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Dengan kemampuan pemerintah
yang masih terbatas masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih
banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh.
· Penyediaan
lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas
so
sial lainnya. Dengan kemampuan dana
yang terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah
menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini.
b. Pertumbuhan
Penduduk Cepat
Secara nasional pertumbuhan penduduk
Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun
1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980
sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode
1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun. Keluarga berencana merupakan suatu usaha
untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam
program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja atau
merupakan keluarga kecil.Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua
kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga
sejahtera.
Dua tujuan pokok Program Keluarga Berencana yaitu:
· Menurunkan angka kelahiran
agar pertambahan penduduk tidak melebihi
kemampuan peningkatan produksi.
· Meningkatkan
kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera
· Persebaran
Penduduk Tidak Merata
c. Persebaran Penduduk Yang Tidak Merata
Persebaran
penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran antarpulau, provinsi,
kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Madura yang
luasnya hanya ±7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang
60% penduduk Indonesia Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura
tergolong tinggi, yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer
persegi, tahun 1990 menjadi 814 jiwa dan tahun 1998 menjadi 938 jiwa per kilo
meter persegi (km2).
Akibat dari tidak meratanya
penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani
sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya banyak lahan di luar
Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karenakurangnya sumber daya manusia.
Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan
pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam
melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara.
2. Masalah Penduduk
yang Bersifat Kualitatif
a. Tingkat
Kesehatan Penduduk yang rendah
Meskipun
telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih
tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah
dengan melihat:
· Angka Kematian
Angka
kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Angka
harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik.
Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk.
Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan
kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat
menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan.
b. Tingkat
Pendidikan yang Rendah
Tingkat
pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk
suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang
tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi.
Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi
(sarjana) tetapi menganggur. Keadaan demikian tentu sangat memprihatinkan.
Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain (keluarganya). Tingkat
pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan.
Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakuka oleh pemerintah
membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan
penduduk.
c. Tingkat
Kemakmuran yang Rendah
Meskipun tidak termasuk negara miskin, jumlah penduduk
Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar. Sebanyak 37,5 juta
penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut standard yang
ditetapkan PBB. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi
kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara
yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi.
Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Mengapa banyak
penduduk Indonesia yang hidup miskin?
Dari semua
masalah kependudukan yang dipaparkan diatas, terdapat banyak sekali dampak
negatif yang dihasilkan, diantaranya:
1. Rendahnya tingkat
kualitas SDM
Rendahnya
tingkat pendidikan akan berdampak besar pada kualitas sumber daya manusia suatu
Negara. Penduduk adalah objek dan subyek pembangunan. Sebagai objek, penduduk
adalah sasaran pembangunan. Sebagai subyek, penduduk adalah pelaku pembangunan.
Peranan penduduk sebagai subyek menentukan arah dan keberhasilan pembangunan.
Potensi dan tantangan pembangunan ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan
sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Bagaimana potensi dan
tantangan pembangunan di Indonesia? Kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi
Indonesia sangat besar. Ini merupakan suatu potensi. Masalahnya adalah
sanggupkah penduduk Indonesia mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam
yang melimpah itu?
Fakta menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam
(penambangan) di Indonesia banyak dilakukan oleh perusahaan asing.
Proyek-proyek pembangunan oleh pemerintah juga sering menggunakan bantuan
(assistance) perusahaan asing. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal
dan teknologi yang dimiliki penduduk Indonesia. Penguasaan teknologi dan
kepemilikan modal terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduk
Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia
ditunjukkan dengan GDP perkapita yang relatif rendah. Kualitas sumber
daya manusia penduduk Indonesia yang rendah merupakan penghambat pembangunan. Secara
terperinci faktor kependudukan yang menghambat pembangunan adalah:
Rendahnya
kualitas SDM penduduk Indonesia
Salah satu indikator kemakmuran suatu negara adalah
volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduknya. Untuk memproduksi
barang dan jasa diperlukan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan.
Penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait dengan kualitas SDM penduduk
suatu negara. Jadi kualitas SDM merupakan faktor penentu kemakmuran. Apa yang
dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keterampilan dan ilmu
pengetahuan?
Pertumbuhan
penduduk yang tinggi
Penduduk merupakan potensi sekaligus beban
pembangunan. Penduduk yang berkualitas (produktif) merupakan potensi/kekuatan
pembangunan. Sedangkan penduduk dengan kualitas rendah (non produktif)
merupakan beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara dapat
menjadi kekuatan sekaligus beban. Ini tergantung bagaimana kualitas
penduduknya. Bagi Indonesia, pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan beban
pembangunan. Mengapa? Jumlah penduduk Indonesi saat ini sudah cukup besar.
Tetapi kualitas hidupnya (kemakmurannya) masih rendah. Apabila
pertumbuhan penduduk masih tetap tinggi, maka kualitas hidup (kemakmuran) akan
semakin menurun.
2. Kepadatan Penduduk
Jumlah
penduduk yang besar dan nditambah dengan angka pertumbuhan penduduk yang pesat
membuat banyak Negara khususnya Negara berkembang di dunia mengalami kepadatan
penduduk yang berlebihan. Kepadatan penduduk atau Densityadalah
jumlah rata-rata penduduk yang mendiami suatu wilayah administrative tertentu
biasanya dinyatakan dalam jiwa/Km2.
Kepadatan
penduduk ini terjadi karena tidak seimbangnya jumlah penduduk yang mendiami
wilayah tertentu dengan wilayah yang didiami. Jumalh penduduk yang terus
menunjukkan peningkatan tidak dibarengi dengan luas wilayah suatu tempat yang
tetap. Sehingga ini menyebabkan jumlah penduduk yang ada diwilayah tertentu
melebihi jumlah ideal penduduk yang seharusnya tinggal diwilayah tersebut.
Selain itu,
kepadatan penduduk yang biasanya terjadi di kota-kota besar terus mengalami
peningkatan dengan adanya urbanisasi yang dilakukan secara berlebihan.
Banyaknya para urban yang berpindah dari desa ke kota dengan tujuan mencari
lapangan pekerjaan di kota membuat kepadatan penduduk yang ada semakin
menjadi-jadi. Sehingga dengan tidak adanya lahan untuk mereka tinggal, biasanya
mereka mendirikan perumahan-perumahan kumuh didaerah-daerah yang dilarang untuk
mendirikan bangunan seperti dibantaran kali dan sebagainya. Dengan begitu,
dampak yang dihasilkan akan terus melebar dan melebar lagi.
3. Kemiskinan
Dampak
dari kepadatan penduduk, tidak hanya berhenti disitu. Dari dampak yang ada,
dampak yang baru akan kembali dihasilkan. Para urban yang tidak mendapat lahan
tempat tinggal dan juga lahan pekerjaan seperti yang mereka harapkan, mulai
mempertahankan hidup mereka dikota dengan segala kemampuan mereka seperti
memanfaatkan lahan terlarang untuk mendirikan rumah-rumah kumuh sebagai tempat
mereka tinggal. Dengan tidak adanya pekerjaan mereka bekerja serabutan seperti
mengamen, meminta-minta dijalan dan sebagainya hingga timbullah kemiskinan.
Kemiskinan adalah
keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat
disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses
terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.
Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara
yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.
Kemiskinan
dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
· Gambaran
kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan
pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi
kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
· Gambaran
tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk
berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari
kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan
tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
· Gambaran
tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.
Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi
bagian-bagian politik dan ekonomi di
seluruh dunia.
4. Kriminalitas
Kemiskinan yang terjadi dikota
dan terus meningkatnya taraf hidup dikota, membuat setiap orang berusaha
mempertahankan hidupnya walaupun hanya sekedar untuk makan. Berbagai kebutuhan
hidup yang terus menekan dan keadaan financial mereka yang tidak seimbang mulai
memaksa mereka untuk melakukan hal apa saja demi mendapatkan rupiah hinggal
lahirlah tindak kriminalitas.
Kriminalitas merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah
tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal.
Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok,
atau teroris.
Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal
karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau
paham.
Tindak kriminalitas memang
sudah merajalela di kota-kota besar. Sebagian besar dari mereka berasal dari
masyarakat yang kurang mampu dan tidak mempunyai pekerjaan. Adanya
tindak kriminalitas menandakan bahwa memang sebenarnya dampak yang dihasilkan
merupakan dampak yang serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Karena sudah membahayakan masyarakat luas serta keamanan Negara.
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Masalah
Kependudukan
Terdapat beberapa solusi yang bisa digunakan
sebagai upaya pencegahan atas masalah kependudukan, diantaranya:
1. Melaksanakan program KB (2 anak
lebih baik)
2. Menunda pernikahan
dini
3. Meratakan pertumbuhan
penduduk
Dari solusi tersebut, penulis berharap Pertumbuhan
Penduduk di negara Indonesia bisa lebih stabil dan hidup masyarakat Indonesia
menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya.
Indonesia dengan jumlah penduduknya kira-kira 185
juta, termasuk negara-negara yang paling banyak jumlah penduduknya. Karena itu,
hal-hal yang berkaitan dengan jumlah penduduk ini penting sekali di Indonesia.
Kalau di masa depan jumlah ini mau jadi lebih banyak lagi, pasti ada lebih
banyak masalah sosial lagi. Pemerintah Indonesia sudah mengambil dua macam
tindakan untuk mencegah masalah sosial ini. Yang pertama adalah program KB atau
Keluarga Berencana dan yang kedua adalah program transmigrasi. Kedua program
ini sudah lama dapat banyak kritik, dari dalam negeri dan dari luar negeri.
Berikut kekurangan dan kelebihan dari masing-masing
program :
1. Program
Transmigrasi
Program transmigrasi adalah program nasional untuk
memindahkan kelompok penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya,
kalau ada tempat di mana ada terlalu banyak penduduk, di sana pasti ada banyak
masalah, seperti masalah kesehatan, masalah tanah, dan masalah sosial yan lain.
Untuk mencegah masalah itu, pemerintah coba memindahkan penduduk dari
tempat-tempat seperti itu ke tempat yang lain di mana jumlah penduduknya
sedikit. Jadi dulu, penduduk Jawa, Madura dan Bali sudah dipindahkan ke Irian
Jaya, Sumatra, dan Kalimantan.
Kami rasa program transmigrasi ini
sudah banyak menolong penduduk Indonesia. Peserta program transmigrasi diberi
sebuah rumah, alat-alat untuk bertani dan sedikit uang. Ada sekolah dan
puskesmas. Setelah dipindahkan, kehidupan mereka lebih baik daripada dulu.
Program ini dapat banyak kritik. Kritik yang pertama
adalah mengenai hutan yang menghilang karena transmigran. Mereka menebang
pohon-pohon untuk mempersiapkan ladang mereka. Kemudian, dulu ada kelompok
transmigran di Kalimantan yang tidak diberi fasilitas untuk bertani. Jadi,
mereka tidak bisa berdikari (yaitu: “BERDIri di atas KAkinya sendiRI”). Juga
ada masalah kehilangan tempat tinggal orang setempat seperti orang Kubu di
Sumatra dan orang Dayak di Kalimantan. Tanah mereka diambil orang transmigran
yang baru. Menurut saya, masalah-masalah ini dibesarkan dengan sengaja. Program
transmigrasi memang berhasil. Sudah 3.6 juta orang dipindahkan dalam program
ini, dan kehidupan mereka sekarang jauh lebih baik daripada dulu.
2. Program
Keluarga Berencana
Dalam program Keluarga Berencana (“Dua Anak Cukup!”),
suami-istri diberi informasi dan alat/obat kontrasepsi. Dengan ini, pemerintah
mencoba untuk mencegah kelahiran terlalu banyak anak. Kritik atas program ini
adalah kritik mengenai obat kontrasepsi yang bernama “Norplant”. Perempuan yang
pakai Norplant itu tidak bisa beranak lagi untuk selamanya. Dan ada juga orang
yang bilang bahwa perempuan dipaksa untuk pakai Norplant ini (Norplant ada
sebuah obat yang disuntikkan di bawah kulit).
Kami berpendapat bahwa kedua
program ini, yaitu transmigrasi dan Keluarga Berencana, memang sudah berhasil.
Sekarang di Indonesia, jumlah anak yang lahir setiap tahun sudah menurun. Kalau
Indonesia mau mencegah masalah yang berkaitan dengan jumlah penduduk, saya rasa
pemerintah harus meneruskan kedua program ini.
Selain itu, terdapat beberapa
upaya yang
telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah:
1. Jumlah penduduk
dan pertumbuhannya diatasi dengan program Keluarga Berencana (KB)
2. Persebaran dan
Kepadatan penduduk diatasi dengan:
a. Program
Transmigrasi
b. Pembangunan
lebih intensif di Kawasan Indonesia Timur.
3. Tingkat
kesehatan yang rendah diatasi dengan:
a. Pembangunan fasilitas kesehatan
seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD)
b. Pelayanan kesehatan gratis bagi
penduduk miskin
4. Tingkat
pendidikan yang rendah diatasi dengan:
a. Penyediaan fasilitas pendidikan
yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia.
b. Penciptaan kurikulum pendidikan
yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
c. Peningkatan kualitas tenaga
pengajar (guru dan dosen) di lembaga pendidikan milik pemerintah
d. Penyediaan program pelatihan bagi
para pengajar dan pencari kerja
e. Mempelopori riset dan penemuan
baru dalam bidang IPTEK di lembaga- lembaga pemerintah
5. Tingkat pendapatan yang rendah
diatasi dengan:
a. Penciptaan perangkat hukum yang
menjamin tumbuh dan berkembang- nya usaha/investasi, baik PMDN
ataupun PMA.
b. Optimalisasi peranan BUMN dalam
kegiatan perekonomian, sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja.
c. Penyederhanaan birokrasi
dalam perizinan usaha. Pembangunan/menyediakan fasilitas umum
(jalan, telepon) sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi.
Komentar
Posting Komentar